ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI: MODEL KOPERASI YANG BERBASIS PADA SINERGITAS MODAL SOSIAL DAN EKONOMI

MODEL KOPERASI YANG BERBASIS PADA SINERGITAS MODAL SOSIAL DAN

EKONOMI

(Pendekatan Klaster Perikanan Di Kabupaten Cirebon)

Oleh :

Dr. Heri Nugraha. SE. MSi

ABSTRAK

Dualisme organisasi koperasi sebagai organisasi perusahaan dan organisasi sosial,

menimbulkan dampak bayes interpretation (ineterpretasi semu) terhadap pemahaman dan

implementasi berkoperasi. Hal ini ditunjukkan oleh data dari kementerian KUMKM jumlah

koperasi sampai dengan Mei tahun 2010 adalah sebanyak 106.595 unit namun dari jumlah

sebanyak itu pemerintah melalui kementerian KUMKM mempunyai target untuk menurunkan

70% yakni koperasi-koperasi yang tidak produktif atau koperasi yang produktivitasnya rendah.

Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah koperasi yang berkualitas sangat kecil yakni sekitar 30%

atau hanya sebanyak 31.979 unit koperasi di seluruh Indonesia. Dengan melihat fakta tersebut

dikhawatirkan dalam jangka panjang akan menggerus semangat masyarakat untuk berkoperasi,

sehingga perlu segera di susun langkah-langkah strategis untuk jalan keluar dari permasalahan

ini.

Modal Sosial sebagai perekat yang memperkokoh jalinan hubungan antar anggota sebagai

basis yang akan memperkuat kebersamaan dalam mencapai kepentingan dan tujuan ekonomi,

sehingga penggunaan modal ekonomi akan efektif dan efisien, penguatan modal sosial akan

menghilangkan trade off yang terjadi dalam organisasi koperasi sebagai sebuah organisasi sosio

ekonomi. Bergabungnya anggota dalam koperasi bukan hanya karena kepentingan ekonomi yang

sama semata saja, namun juga ada kesamaan dalam kepentingan sosial yang akan lebih

merekatkan hubungan antar pribadi

I. Latar Belakang

Perubahan paradigma sistem perekonomian dunia yang mengarah pada liberalisasi

perdagangan, telah membawa Indonesia memasuki era baru dalam sistem perekonomian.

Beberapa fakta menunjukkan bahwa sistem perekonomian Indonesia, mau tidak mau harus

berubah mengikuti perkembangan jaman, contohnya adalah pada kurun waktu 1997 an di mana

perekonomian kita dituntut untuk berubah secara fundamental, melalui amandemen terhadap

pasal 33 UUD 1945, yang kemudian memunculkan reformasi dalam sistem perekonomian

Indonesia, juga dalam sistem politik, seperti pernah dikemukakan oleh Widjojo Nitisastro.dalam

buku The Socio-Economic Basis of the Indonesian State (1959), menyatakan bahwa sistem

politik akan mewarnai sistem sosial dan sistem ekonomi Indonesia. Sehingga perlu kita amankan

bersama amanah dari pasal 33 UUD 1945, terutama dalam implementasi dari kata Usaha

Bersama dan Kekeluargaan yang nota bene adalah Koperasi, namun demikian kejelasan dan

fokus pengembangan Koperasi perlu segera ditegaskan agar tidak terjadi trade off kepentingan

antara kepentingan sosial dan kepentingan ekonomi suatu organisasi koperasi.

Komitmen terhadap amanah UUD 1945 telah melahirkan pemikiran-pemikiran dalam

pengembangan Koperasi di Indonesia, seperti lahirnya IKOPIN sebagai sebuah Perguruan Tinggi

yang berbasis perkoperasian. Terdapat berbagai konsep tentang koperasi, dan salah satu konsep

yang dijadikan acuan untuk pengembangan Koperasi di Indonesia adalah, konsep yang

dikemukakan oleh A. Hanel (1989) yaitu Koperasi sebagai sebuah Organisasi Sosio – Ekonomi.

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa pada implementasinya terdapat trade off kepentingan,

antara kepentingan sosial dan kepentingan ekonomi sehingga terkadang koperasi seperti sebuah

organisasi nirlaba atau bahkan sering dipakai sebagai sebuah alat politik untuk mencapai

kepentingan-kepentingan politik. Padahal sudah jelas bahwa koperasi adalah sebuah organisasi

perusahaan yang berorientasi pada laba. Melihat kenyataan dari timbulnya trade off, yang

barangkali menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya bisnis koperasi di Indonesia,

maka ada baiknya jika mencoba untuk mulai menelaah kembali tentang konsep koperasi sebagai

sebuah organisasi sosio ekonomi dan harus disesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini.