Sabtu, 16 April 2011

strategi pembangunan


Strategi Pembangunan Ekonomi
Dr Sugiharto (Menteri Negara BUMN 2004-2007)
Perkembangan ekonomi dan politik yang membaik dalam lima tahun terakhir membawa optimisme terhadap perubahan yang lebih baik lagi dalam masa kedua pemerintahan SBY. Pemerintah juga bertekad untuk mengatasi berbagai hambatan (bottleneck) untuk memacu perekonomian. Selain itu, untuk memacu perekonomian nasional, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan kebijakan konvensional yang telah berlangsung selama ini. Kebijakan yang ada sudah terbukti tidak mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Padahal, sesungguhnya banyak potensi sumber daya nasional yang belum didayagunakan untuk memacu kualitas pertumbuhan menjadi lebih tinggi lagi. Kebijakan dalam mengelola stabilitas makroekonomi, yang selama ini dinilai cukup berhasil, seharusnya diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar menyentuh perbaikan secara menyeluruh sektor riil dan seluruh kehidupan masyarakat. Pengelolaan stabilitas makroekonomi, masih cenderung konservatif, karena hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 5-6 persen.
Angka ini sangat konservatif untuk dapat mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Untuk dapat mengatasi angka kemiskinan dan pengangguran, pemerintah harus memacu pertumbuhan rata-rata di atas tujuh persen per tahun. Sebab, laju inflasi sendiri masih lebih tinggi dari pencapaian pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari laju inflasi, menyebabkan kenaikan pendapatan yang diterima masyarakat menjadi tergerus oleh laju inflasi. Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran, kapasitas laju pertumbuhan harus lebih tinggi dari laju inflasi, sehingga kenaikan pendapatan secara riil meningkat. Pengangguran dan kemiskinan juga dapat diturunkan. Demikian pula, kualitas pertumbuhan yang dicapai juga akan memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja. Jika kualitas pertumbuhan yang dicapai lebih banyak ditopang oleh konsumsi daripada ekspor, investasi dan sektor industri juga lebih padat modal, maka kemampuan menyerap pengangguran menjadi rendah. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kualiats pertumbuhan yang dicapai dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antargolongan masyarakat atau gini ratio.
Kebijakan yang terkait dengan sektor keuangan, selain diarahkan untuk memperkuat stabilitas sektor keuangan juga harus meningkatkan peran intermediasi yang mampu mendorong perkembangan sektor riil. Peran sektor perbankan belum optimal dalam menjalankan peran intermediasi karena masih tingginya suku bunga pinjaman meskipun suku bunga SBI sudah terus bergerak turun. Ini menyebabkan upaya mendorong kegiatan sektor riil, yang justru membutuhkan suku bunga rendah, tak bisa dilakukan secara optimal. Jika kondisi seperti ini dibiarkan, maka kebijakan tersebut tidak banyak mendorong pertumbuhan yang berkualitas, dalam artian stabil, merata, dan berkelanjutan. Sementara itu, strategi kebijakan yang terkait dengan sektor riil, diarahkan untuk memberdayakan potensi nasional (resources base industry) yakni sektor pertanian/kelautan, kehutanan, pertambangan dan energi. Untuk mendukung kebijakan ini, segala perangkat ekonomi nasional, seperti kebijakan investasi, kebijakan fiskal, moneter, dan perbankan harus diarahkan pada pengembangan sektor-sektor tersebut, sehingga hasil dari sektor-sektor tersebut dapat berupa produk final, sehingga memiliki nilai tambah (added value) yang tinggi. Dan tentunya semua ini harus mampu menciptakan value chain atau keterkaitan up-stream dan down stream yang mantap.
Untuk mendorong perkembangan sektor riil, perbaikan iklim investasi menjadi sangat penting. Perbaikan iklim investasi harus mencakup tiga komponen utama, yaitu. Pertama, kelompok kebijakan pemerintah yang memengaruhi biaya (cost) seperti pajak, beban perizinan, dan pungli (red tape), korupsi, infrastruktur, ongkos operasi, investasi perusahaan (finance cost), dan intervensi di pasar tenaga kerja. Kedua, kelompok yang memengaruhi risiko yang terdiri atas stabilitas makroekonomi, stabilitas, dan prediktibilitas kebijakan, hak properti (property right), kepastian kontrak, dan hak untuk mentransfer keuntungan. Ketiga adalah hambatan untuk kompetisi yang terdiri atas hambatan regulasi untuk masuk dan keluar dari kegiatan bisnis, berfungsinya pasar keuangan dan infrastruktur. Untuk memacu perekonomian, daya saing industri manufaktur harus memeroleh pehatian serius karena sektor industri ini sudah masuk fase deindustrialisasi secara berlanjut, sehingga memperburuk daya saing industri dan ekspor. Ancaman deindustrialisasi itu ditandai oleh kontribusi sektor industri manufaktur yang lebih rendah daripada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Selama era Orde Baru, pertumbuhan sektor manufaktur lebih tinggi daripada pertumbuhan PDB. Kinerja pertumbuhan sektor manufaktur dalam dua tahun terakhir tidak menggembirakan. Sektor tersebut tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ideal sektor manufaktur harus lebih dari tujuh persen agar target ekonomi bisa tumbuh lebih dari enam persen.
Demikian pula, suatu negara berhasil dalam proses industrialisasinya jika kontribusi sektor industri manufaktur mencapai 35 persen, sementara industri nasional kita hanya mencapai 27,9 persen pada tahun lalu dengan kecenderungan yang terus menurun. Memburuknya kinerja sektor industri ini juga memicu penurunan elastisitas penyerapan tenaga kerja selain juga berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja. Menurut standar organisasi buruh internasional, penyerapan tenaga kerja bisa mencapai satu persen dari pertumbuhan ekonomi atau sekitar 400.000 orang. Tapi, pertumbuhan ekonomi kita diperkirakan hanya menyerap 200.000 orang. Selain memperbaiki iklim investasi, Indonesia harus memperbaiki faktor-faktor yang memberi kemudahan dalam memulai bisnis sehingga kebijakan dan
program dibidang investasi akan semakin baik. Dari sisi domestik tingkat bunga yang rendah dan likuiditas perbankan yang mudah mengalir ke sektor riil akan mendorong pertumbuhan usaha. Di luar faktor finansial, keterbatasan infrastruktur, dan masalah konsistensi penegakan hukum termasuk masalah pasokan energi listrik, serta meningkatnya persaingan antarnegara harus segera diatasi agar tidak menyulitkan Indonesia untuk menarik investasi asing. Selain itu, pemerintah juga harus mempercepat penyerapan anggaran dengan perbaikan mekanisme perencanaan dan mempercepat pembelanjaannya. Perbaikan dari sisi prosedur pencairan anggaran akan dapat mempercepat penyerapan anggaran sehingga dapat menggerakkan perekonomian. Prosedur ini seringkali terkendala oleh politisasi di Senayan sehingga pencairan anggaran seringkali berbelit dan dapat memperlambat pembiayaan proyek ataupun stimulus fiskal seperti saat ini. Untuk mengatasi perekonomian yang mulai didominasi oleh ekonomi spekulasi atau ekonomi bubble, kebijakan untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian, menjadi sangat penting. Ekonomi syariah menekankan pada nilai-nilai etis, yang menekankan aspek keadilan serta menghilangkan segala bentuk penghisapan dan penindasan terhadap pihak lain sehingga melahirkan ketimpangan. Perlindungan etika dan moral telah hilang dalam ekonomi spekulasi atau dalam sistem keuangan konvensional. Krisis keuangan global yang dipicu oleh subprime mortgage merupakan resultante dari ekonomi spekulasi atau bubble tersebut.


.

 

Strategi pertumbuhan ekonomi



1.Industrialisasi Versus Pembangunan Pertanian
Pembangunan pertanian bersifat menggunakan teknologi padat tenaga kerja dan secara relatif menggunakan sedikit kapital; meskipun dalam investasi pada pembuatan jalan, saluran dan fasilitas pengairan, dan pengembangan teknologinya. Kenaikan produktivitas sektor pertanian memungkinkan perekonomian dengan menggunakan tenaga kerja lebih sedikit menghasilkan kuantitas output bahan makanan yang sama. Dengan demikian sebagian dari tenaga kerja dapat dipindahkan ke sektor industri tanpa menurunkan output sector pertanian. Di samping itu pembangunan atau kenaikkan produktivitas dan output total sektor pertanian akan menaikan pendapatan di sektor tersebut.

2.Strategi Impor Versus Promosi Ekspor
Stategi industrialisasi via substitusi impor pada dasarnya dilakukan dengan membangun industri yang menghasilkan barang-barang yang semula diimpor. Alternatif kebijakan lain adalah strategi industrialisasi via promosi ekspor. Kebijakan ini menekankan pada industrialisasi pada sektor-sektor atau kegiatan produksi da dalam negeri yang mempunyai keunggulan komparatif hingga dapat memproduksinya dengan biaya rendah dan bersaing dengan menjualnya di pasar internasional. Strategi ini secara relatif lebih sukar dilaksanakan karena menuntut kerja keras agar bisa bersaing di pasar internasional.


3.Perlunya Disertivikasi
Usaha mengadakan disertivikasi bagi negara-negara pengekspor utama minyak dan gas bumi merupakan upaya mempertahankan atau menstabilkan penerimaan devisanya.

sistem perekonomian indonesia

SISTEM EKONOMI TERPUSAT (KOMANDO)

System ini muncul sebagai akibat dari ketidakpuasan atas berbagai kelemahan system ekonomi pasar. Dalam keadaan tertentu system ekonomi pasar malah menimbulkan berbagai keburukan sehingga diperlukan campur tangan pihak lain dalam hal ini pemerintah. Sistem ekonomi ini pertama kali dicetuskan oleh Karl Marx.
Cirri-ciri system ekonomi terpusat :
a. Semua alat dan sumber produksi adalah milik Negara dan dikuasai Negara.
b. Segala kebijaksanaan perekonomian diatur oleh pemerintah.
c. Jenis-jenis pekerjaan dan pembagian kerjanya diatur oleh pemerntah.
Kebaikan system perekonomian terpusat adalah :
a. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perekonomian.
b. Pemerintah dapat menentukan jenis-jenis industry atau produksi.
c. Pemerintah dapat mengatur distribusi barang-barang produksi.
d. Pemerintah mudah melaksanakan pengendalian dan pengawasan harga.
Keburukan system ekonomi terpusat sebagai berikut :
a. Hak milik seseorang tidak ada kecuali barang-barang yang sudah dibagikan.
b. Potensi, inisiatif dan daya kreasi warga tidak dapat berkembang karena terbelenggu oleh kebijakan pemerintah.
c. Pada kenyataannya pemerintah sulit menghitung semua kebutuhan masyarakat dan besarnya biaya dari kegiatan-kegiatan produksi secara kompleks karena masalah-masalah ekonomi sangat kompleks


Sistem ekonomi orde baru
ADi awal Orde Baru, Suharto berusaha keras membenahi ekonomi Indonesia yang terpuruk, dan berhasil untuk beberapa lama. Kondisi ekonomi Indonesia ketika Pak Harto pertama memerintah adalah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, 650% setahun," kata Emil Salim, mantan menteri pada pemerintahan Suharto.

Orang yang dulu dikenal sebagai salah seorang Emil Salim penasehat ekonomi presiden menambahkan langkah pertama yang diambil Suharto, yang bisa dikatakan berhasil, adalah mengendalikan inflasi dari 650% menjadi di bawah 15% dalam waktu hanya dua tahun. Untuk menekan inflasi yang begitu tinggi, Suharto membuat kebijakan yang berbeda jauh dengan kebijakan Sukarno, pendahulunya. Ini dia lakukan dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul negara-negara barat untuk menarik modal.

Setelah itu di keluarkan ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Lalu Kabinet AMPERA membuat kebijakan mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sebagai berikut.
1. Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti :
a. Rendahnya penerimaan Negara
b. Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran Negara
c. Terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank
d.
 Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.
2. Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian.
3. Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.

Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara:
a. Mengadakan operasi pajak
b. Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.

Menurut Emil Salim, Suharto menerapkan cara militer dalam menangani masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia, yaitu dengan mencanangkan sasaran yang tegas. Pemerintah lalu melakukan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita(Pembangunan Lima Tahun) yang dengan melibatkan para teknokrat dari Universitas Indonesia, dia berhasil memperoleh pinjaman dari negara-negara Barat dan lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia.

Liberalisasi perdagangan dan investasi kemudian dibuka selebarnya. Inilah yang sejak awal dipertanyakan oleh Kwik Kian Gie, yang menilai kebijakan ekonomi Suharto membuat Indonesia terikat pada kekuatan modal asing.

Pelita berlangsung dari Pelita I-Pelita VI:

 Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
v
Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru.
Tujuan Pelita I :
Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.

Sasaran Pelita I :
Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.

Titik Berat Pelita I :
Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.

Muncul peristiwa Marali (Malapetaka Limabelas Januari) terjadi pada tanggal 15-16 Januari 1947 bertepatan dengan kedatangan PM Jepang Tanaka ke Indonesia. Peristiwa ini merupakan kelanjutan demonstrasi para mahasiswa yang menuntut Jepang agar tidak melakukan dominasi ekonomi di Indonesia sebab produk barang Jepang terlalu banyak beredar di Indonesia. Terjadilah pengrusakan dan pembakaran barang-barang buatan Jepang.


 Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)
v
Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja . Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industri juga terjadi kenaikna produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun.




 Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)
v
Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.
Isi Trilogi Pembagunan adalah sebagai berikut.
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.


 Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)
v
Pada Pelita IV lebih dititik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan ondustri yang dapat menghasilkan mesin industri itu sendiri. Hasil yang dicapai pada Pelita IV antara lain swasembada pangan. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasil-nya Indonesia berhasil swasembada beras. kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO(Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. hal ini merupakan prestasi besar bagi Indonesia. Selain swasembada pangan, pada Pelita IV juga dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga.



 Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994)
v
Pada Pelita V ini, lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk memantapakan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor.
Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang ke dua, yaitu dengan mengadakan Pelita VI yang di harapkan akan mulai memasuki proses tinggal landas Indonesia untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

 Pelita VI (1 April 1994 – 31 Maret 1999)
v
Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.

Disamping itu Suharto sejak tahun 1970-an juga menggenjot penambangan minyak dan pertambangan, sehingga pemasukan negara dari migas meningkat dari $0,6 miliar pada tahun 1973 menjadi $10,6 miliar pada tahun 1980. Puncaknya adalah penghasilan dari migas yang memiliki nilai sama dengan 80% ekspor Indonesia. Dengan kebijakan itu, Indonesia di bawah Orde Baru, bisa dihitung sebagai kasus sukses pembangunan ekonomi.

Keberhasilan Pak Harto membenahi bidang ekonomi sehingga Indonesia mampu berswasembada pangan pada tahun 1980-an diawali dengan pembenahan di bidang politik. Kebijakan perampingan partai dan penerapan azas tunggal ditempuh pemerintah Orde Baru, dilatari pengalaman masa Orde Lama ketika politik multi partai menyebabkan energi terkuras untuk bertikai. Gaya kepemimpinan tegas seperti yang dijalankan Suharto pada masa Orde Baru oleh Kwik Kian Gie diakui memang dibutuhkan untuk membenahi perekonomian Indonesia yang berantakan di akhir tahun 1960.

Namun, dengan menstabilkan politik demi pertumbuhan ekonomi, yang sempat dapat dipertahankan antara 6%-7% per tahun, semua kekuatan yang berseberangan dengan Orde Baru kemudian tidak diberi tempat.

KONDISI EKONOMI INDONESIA PADA AKHIR MASA ORDE BARU

Pelita VI (1 April 1994 - 31 Maret 1999)
Pada masa ini pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.

Namun Pelita VI yang diharapkan menjadi proses lepas landas Indonesia ke yang lebih baik lagi, malah menjadi gagal landas dan kapal pun rusak.
Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sulit di atasi pada akhir tahun 1997. Semula berawal dari krisis moneter lalu berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pelita VI pun kandas di tengah jalan.

Kondisi ekonomi yang kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela, Pembagunan yang dilakukan, hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat. Karena pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata. Meskipun perekonomian Indonesia meningkat, tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial). Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.

 Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997.membuat perekonomian Indonesia gagal menunjukan taringnya.
Namun pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru merupakan pondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya.


Dampak Positif Kebijakan ekonomi Orde Baru :

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnyapun dapat terlihat secara konkrit.
Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).
Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.
Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.




Dampak Negatif Kebijakan ekonomi Orde Baru :

Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam
Perbedaan ekonomi antardaerah, antargolongan pekerjaan, antarkelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.
Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial)
Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)
Pembagunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata.
Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.
Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.
Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilahh yang selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997.


BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
Badan usaha milik negara adalah  suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
BUMN juga sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang nilainya cukup besar.
Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :
  • Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
  • Mengejar keuntungan;
  • Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
  • Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan olehsektor swasta dan koperasi
  • Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
Pada beberapa BUMN di indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuatnya menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Sejak tahun 2001, seluruh badan usaha ini dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementrian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara.
Adapun jenis-jenis BUMN yang ada di Indonesia antara lain:
  • Perusahaan Perseroan (Persero)
Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan.
Karena Persero diharapakan dapat memperoleh laba yang besar, maka otomatis persero dituntut untuk dapat memberikan prokuksi barang maupun jasa yang terbaik agar produk output yang dihasilkan tetap laku dan terus-menerus mencetak keuntungan.
Persero terbuka sesuai kebijakan pemerintah tentang privatisasi. Privatisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham persero kepada pihak lain untuk peningkatan kualitas. Persero yang diprivatisasi adalah yang unsur usahanya kompetitif dan teknologinya cepat berubah.
Di Indonesia sendiri yang sudah menjadi Persero adalah PT. PP (Pembangunan Perumahan), PT Bank BNI Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Indo Farma Tbk, PT Tambang Timah Tbk, dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
  • Perusahaan Jawatan (Perjan)
Perusahaan Jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modalPerusahaan Jawatan ditetapkan melalui APBN.
  • Perusahaan Umum (Perum)
Perusahaan umum atau disingkat perum adalah perusahaan unit bisnis negara yang seluruh modal dan kepemilikan dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik yang baik demi melayani masyarakat umum serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan.
Contoh perum antara lain : Perum Peruri/PNRI (percetakanNegara RI), Perum Perhutani, Perum Damri, Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, dan sebagainya.
BUMN utama berkembang dengan monopoli atau peraturan khusus yang bertentangan dengan semangat persaingan usaha sehat (UU no. 5 tahun 1999), tidak jarang Badan Usaha Milik Negara ini bertindak selaku pelaku bisnis sekaligus sebagai regulator.
Sayangnya, badan usaha ini kerap menjadi sumber korupsi, yang lazim dikenal sebagai sapi perahan bagi oknum pejabat atau partai.
Pasca krisis moneter 1998, pemerintah giat melakukan privatisasi dan mengakhiri berbagai praktek persaingan tidak sehat. Fungsi regulasi usaha dipisahkan dari BUMN. Sebagai akibatnya, banyak Badan Usaha Milik Negara ini yang terancam gulung tikar, tetapi beberapa lainnya berhasil memperkokoh posisi bisnisnya.

Sabtu, 04 Desember 2010


Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham
Faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham menurut Weston dan Brigham (1993:26-27) adalah proyeksi laba per lembar saham, saat diperoleh laba, tingkat resiko dari proyeksi laba, proporsi utang perusahaan terhadap ekuitas, serta kebijakan pembagian deviden. Faktor lainnya yang dapat mempengarahi pergerakan harga saham adalah kendala eksternal seperti kegiatan perekonomian pada umumnya, pajak dan keadaan bursa saham. Investasi haras henar-benar menyadari bahwa di samping akan memperoleh keuntimgan tidak menutup kemungkinan mereka akan mengalami kerugian. Keuntungan atau kerugian tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan investor menganalisis keadaan harga saham merupakan penilaian sesaat yang dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk diantaranya kondisi [ performance) dari perusahaan, kendala-kendala eksteraal, kekuatan penawaran dan permintaan saham di pasar, serta kemampuan investor dalam menganalisis investasi saham.
Menurut Sawidji (1996:81) : "Faktor utama yang menyebabkan harga saham
adalah persepsi yang berbeda dari masing-masing investor sesuai dengan informasi yang didapat".


1. Laba per lembar saham

Seorang investor yang melakukan investasi pada perusahaan akan menerima laba atas saham yang dimilikinya. Semakin tinggi laba per lembar saham (EPS) yang diberikan perusahaan akan memberikan pengembalian yang cukup baik. Ini akan mendorong investor untuk melakukan investasi yang lebih besar lagi sehingga harga saham perusahaan akan meningkat.

2. Tingkat Bunga

Tingkat bunga dapat mempengaruhi harga saham dengan cara :

a. Mempengaruhi persaingan di pasar modal antara saham dengan obligasi, apabila suku bunga naik maka investor akan menjual sahamnya untuk ditukarkan dengan obligasi. Hal ini akan menurunkan harga saham. Hal sebaliknya juga akan terjadi apbila tingkat bunga mengalami penurunan.

b. Mempengaruhi laba perusahaan, hal ini terjadi karena bunga adalah biaya, semakin tinggi suku bunga maka semakin rendah laba perusahaan. Suku bunga juga mempengaruhi kegiatan ekonomi yang juga akan mempengaruhi laba perusahaan.

3. Jumlah Kas Deviden yang Diberikan

Kebijakan pembagian deviden dapt dibagi menjadi dua, yaitu sebagian dibagikan dalam bentuk deviden dan sebagian lagi disisihkan sebagai laba ditahan. Sebagai salah satu factor yang mempengaruhi harga saham, maka peningkatan pembagian deviden merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan dari pemegang saham karena jumlah kas deviden yang besar adalah yang diinginkan oleh investor sehingga harga saham naik.

4. Jumlah laba yang didapat perusahaan

Pada umumnya, investor melakukan investasi pada perusahaan yang mempunyai profit yang cukup baik karena menunjukan prospek yang cerah sehingga investor tertarik untuk berinvestasi, yang nantinya akan mempengaruhi harga saham perusahaan.

5. Tingkt Resiko dan Pengembalian

Apabila tingkat resiko dan proyeksi laba yang diharapkan perusahaan meningkat maka akan mempengaruhi harga saham perusahaan. Biasanya semakin tinggi resiko maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian saham yang diterima.







Pengaruh pemerintah untuk mengatasi kondisi ekonomi saat ini

Pemerintah merupakan institusi Negara yang sangat berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,salah satunya dalam kondisi ekonomi. Biasanya untuk mempengaruhi kondisi ekonomi, Pemerintah menerapkan aturan dan membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi di dalam suatu Negara. Kebijakan yang biasa diterapakan pemerintah ada dua yaitu kebijakan moneter dan fiskal. Mari kita bahas dua kebijakan ini.
Yang pertama ada Kebijakan Moneter. Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Untuk menjalankan kebijakan moneter ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :
1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain adalah SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan SBPU (Surat Berharga Pasar Uang).
2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
Yang kedua adalah Kebijakan Fiskal. Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam kebijakan fiskal ini, yaitu :
1. Revisi dari Tingkat Pajak Pendapatan Pribadi
Misalnya, kebijakan fiskal yang mengurangi pajak pendapatan pribadi. Kebijakan ini memberikan kepada orang pendapatan setelah pajak yang lebih tinggi, yang akan mendorong mereka untuk lebih membelanjakan uangnya. Perilaku seperti itu merefleksikan kenaikan dalam agregat permintaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh bisnis yang dapat memperbaiki kinerja bisnis.
2. Revisi atas Pajak Korporasi
Kebijakan fiskal juga dapat mempengaruhi pendapatan setelah pajak perusahaan secara langsung.
3. Revisi dalam Pajak Cukai
Pajak cukai adalah pajak yang diterapkan oleh pemerintah federal pada produk tertentu. Pajak ini menaikkan biaya produksi barang ini. Sebagai konsekuensi, manfuaktur cenderung membebankan pajak ini ke dalam harga yang mereka kenakan pada produk. Jadi konsumen secara tidak langsung terbebani pajak. Pajak juga mungkin tidak mendorong konsumsi dari barang ini dengan secara tidak langsung mempengaruhi harga. Cukai biasa diterapkan pada berbagai produk termasuk minuman alkohol dan tembakau.
4. Revisi dalam Defisit Anggaran Belanja
Kebijakan fiskal yang dibuat oleh pemerintah federal memberikan jumlah penerimaan pajak yang dihasilkan oleh pemerintah federal dan jumlah pengeluaran federal. Jika pengeluaran pemerintah federal melebihi jumlah fajak federal, mengakibatkan defisit anggaran belanja federal.

















perlunya kepastian hukum dalam manajemen sumber daya manusia masa kini
Hukum merupakan suatu aturan yang dibuat untuk dipatuhi dan dijadikan acuan dalam segala bidang maupun kegiatan. Salah satunya dalam Manajemen Sumber Daya Manusia, menurut saya Manajemen Sumber daya Manusia disini maksudnya adalah tenaga kerja yang bekerja pada suatu perusahaan. Tentunya dalam bekerja seorang tenaga kerja memerlukan kepastian hukum dalam menjalankan pekerjaannya. Hal ini disebakan karena apabila tidak ada kepastian hukum yang jelas, seorang tenaga kerja akan bertindak sewenang-wenang. Selain itu juga, kepastian hukum dapat melindungi seorang tenaga kerja dari berbagai hambatan. Untuk lebih jelas tentang kepastian hukum ini, mari kita lihat penjelasan tentang kepastian hukum manajemen sumber daya manusia di bawah ini.
Sebelumnya mari kita lihat pengetian hukum yang mengatur tenaga kerja. Hukum yang mengatur tentang tenaga kerja biasanya disebut dengan hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang mengatur tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
Seperti yang telah disebutkan di atas, kepastian hukum sangat membantu tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaannya. Selain itu,kepastian hukum tenaga kerja masih memiliki  fungsi lain yaitu sebagai Sarana Pembaharuan, yang dimaksud dengan sarana pembaharuan itu adalah sebagai penyalur arah kegiatan manusia kearah yang diharapkan oleh pembangunan. Sebagaimana halnya dengan hukum yang lain, hukum ketenagakerjaan mempunyai fungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang menyalurkan arah kegiatan manusia kearah yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengatur, membina dan mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja sehingga dapat terpelihara adanya ketertiban untuk mencapai keadilan. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan itu harus memadai dan sesuai dengan laju perkembangan pembangunan yang semakin pesat sehingga dapat mengantisipasi tuntutan perencanaan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan peningkatan perlindungan tenaga kerja.
Sebagaimana menurut fungsinya sebagai sarana pembaharuan, hukum ketenagakerjaan merubah pula cara berfikir masyarakat yang kuno kearah cara berfikir yang modern  yang dikehendaki oleh pembangunan sehingga hukum ketenagakerjaan dapat berfungsi sebagai sarana yang dapat membebaskan tenaga kerja dari perbudakan, peruluran, perhambaan, kerja paksa dan sanksi yang memberatkan tenaga kerja. Selain itu, hukum ini dapat membebaskan tenaga kerja dari kehilangan pekerjaan, memberikan kedudukan hukum yang seimbang dan kedudukan ekonomis yang layak kepada tenaga kerja.
Jadi, hukum ketenagakerjaan sangat penting untuk diterapkan pada industri yang ada saat ini. Jika diterapkan dengan benar maka tidak akan ada permasalahan yang berkepanjangan antara hak dan kewajiban perusahaan dan tuntutan tenaga kerja. Praktek-praktek mafia kasus, mafia peradilan dan monopoli hukum harus ditiadakan, agar para pekerja di industri indonesia tidak selalu dirugikan oleh peraturan hukum yang tidak diterapkan secara benar dan adil.













permasalahan serikat kerja masa kini

Saat ini, tidak semua pekerja memahami bahwa serikat pekerja adalah hak yang sangat melekat bagi pekerja, bahkan mereka ada yang percaya maupun tidak percaya bahwa serikat pekerja membuat mereka menjadi kuat, oleh karena itu banyak sekali pekerja yang sulit untuk diajak atau diorganisir dalam serikat pekerja, biasanya hal semacam ini disebabkan oleh :
v  Anti serikat pekerja, propaganda dari pengusaha atau dari pemerintah.
v  Potret negative dari serikat pekerja dan aktifitasnya.
v  Konsep palsu tentang serikat pekerja yang mengakibatkan keragu-raguan dari anggotanya sehubungan dengan fungsi dan peranan serikat pekerja.
v  Masih banyak serikat pekerja yang berdiri hanya karena keinginan pengusaha/pemerintah sebagai maksud untuk melaksanakan konvensi ILO tentang KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERORGANISASI.
Permasalahan di atas merupakan permasalahan yang umum terjadi saat ini. Tidak hanya permasalahan secara umum, namun permasalahan serikat pekerja juga terbagi menjadi dua, yaitu permasalahan Internal dan Permasalahan External.
1. Permasalahan Internal
v  Dari sisi keanggotaan, masalah yang biasanya terjadi karena jumlah anggota yang tidak maksimal, atau kuranganya kesadaran anggota akan pentingnya kebersamaan dalam berserikat sehingga mudah dipecah belah dan melemahkan serikat pekerja.
v  Anggota/pengurus tidak menghadiri pertemuan/rapat organisasi, hal ini dikarenakan kurang tertanam dalam pikiran anggota/pengurus akan pentingnya pertemuan organisasi.
v  Rendahnya pengetahuan pemimpin dan anggota serikat pekerja yang terpilih.sebagai pengurus.
v  Dari sisi keuangan atau iuran, yang terjadi karena masih rendahnya kesadaran anggota akan arti penting iuran bagi serikat pekerja, sehingga masih banyak serikat pekerja yang masih ketergantungan pada management perusahaan dan donator lainya, baik nasional maupun Internasional.
v  Pemimpin serikat pekerja yang di control dan dikendalikan oleh Management perusahaan/pengusaha.
2. Permasalahan External
v  Rendahnya komunikasi dan kerjasama management/pengusaha
Memiliki financial yang besar, mempunyai kemampuan yang lebih, hal ini yang membuat pengusaha merasa enggan untuk melakukan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan serikat pekerja, hal ini sangat terasa pada hampir setiap serikat pekerja.
v  Pemerintah
Hubungan dengan pihak pemerintah memang banyak terkendala hal ini dikarenakan pihak pemerintah lebih cenderung membela pengusaha daripada pekerja.
v  Pekerja Imigran
Pekerja imigran sering kali menjadi kendala bagi anggota serikat pekerja, hal ini dikarenakan kecenderungan perusahaan untuk memakai tenaga kerja asing pada posisi atau jabatan yang lebih tinggi, sehingga peluang atau kesempatan anggota serikat pekerja untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi menjadi terhambat.



Senin, 08 November 2010

Bisnis kecil-kecilan


Mengembangkan usaha dari rumah sendiri bisa jadi pilihan yang paling tepat. Di jaman krisis ekonomi ketika banyak terjadi PHK dan pendapatan keluarga yang semakin menurun, alternatif membuka usaha merupakan jalan keluar yang paling pas.
Usaha rumahan merupakan usaha yang dilakukan di rumah sendiri. Skala usaha kecil atau mikro yang tentu saja biasanya dikelola perorangan atau keluarga. Usaha kecil rumah menjadi solusi tepat bagi beberapa orang. Usaha ini sangat banyak sekali macamnya. Yang paling mudah dilakukan adalah membuka usaha rumahan snack dan kue dari dapur.

Dengan modal yang sangat terjangkau usaha ini bisa dimulai. Bahkan dengan modal dengkul pun menjual snack dan kue bisa dilakukan. Dengan uang seratus ribu rupiah misalnya Anda bisa membuat cilot dan menjualnya di depan sekolah. Dengan modal terbatas Anda menjual burger orang lain untuk dijajakan di rumah misalnya. Begitu laku Anda membayarnya. Begitu kecil modal yang dibutuhkan. Modal kecil karena usaha dari rumah biasanya dilakukan secara bertahap dari kecil lalu bertahap ke skala besar.

Usaha ini relatif tidak membutuhkan mesin atau peralatan canggih. Dengan peralatan dapur yang dimiliki sudah bisa menjual makanan ini. Jadi dana investasi bisa ditekan, bahkan Anda tidak perlu melakukan investasi terlebih dahulu. Cukup dengan wajan penggorengan, kompor serta panci yang dimiliki di dapur, Anda sudah bisa menjadi pengusaha rempeyek, kerupuk kemasan atau kacang telur.

Usaha snack dan kue sangat mudah dan praktis untuk dilakukan. Anda tidak perlu memiliki keahlian khusus untuk membuka usaha ini. Memasak sangat mudah dilakukan oleh siapapun bahkan bukan ahli masakpun usaha kue dan snack bisa dikembangkan. Jika ingin ahli, tersedia aneka buku resep dan kursus masak yang mengajarkan cara tepat membuat snack dan kue.

Pangsa pasar snack dan kue termasuk besar. Orang Indonesia memiliki kebiasaan ngemil yang dilakukan untuk disaat senggang, santai atau menunggu waktu makan. Minum teh atau pesta pasti menyuguhkan kue dan snack sebagai pengisi makanan. Kehadiran snack dan kue dalam banyak kesempatan merupakan potensi pasar yang luar biasa. Orang tetap butuh klappertart untuk arisan, butuh pisang goreng untuk teman minum teh sore hari, makan keripik singkong saat menunggu bis, anak-anak sekolah mengisi perut dengan aneka snack saat istirahat. Begitu besar pasar snack dan kue karena makanan ini banyak dikonsumsi dalam berbagai kesempatan.

Usaha snack dan kue dari dapur merupakan salah satu usaha yang sangat kecil resikonya. Resiko terbesar pada kue basah atau segar yang mudah basi. Sedang untuk snack dan kue kering yang awet bisa bertahan beberapa bulan sehingga masih relatif aman untuk dijual hari berikutnya.

Usaha snack dan kue dari rumahan tidak bisa dianggap remeh karena skala usahanya kecil. Meski demikian, keuntungan snack dan kue rumahan termasuk besar. Beberapa jenis kue khusus yang enak dan mahal bisa mendapatkan keuntungan besar 45%. Untuk kue dan snack dengan persaingan ketat keuntungan berkisar antara 20-25%. Kue dan snack semakin tinggi untungnya jika dikemas menarik dan cantik.